Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya.

Sementara Bupati Ipuk mengungkapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan digital. 

“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa/ kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Untuk mendukung program tersebut, bahkan Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung. “Ini telah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” tambah Ipuk.

Baca Lainnya :

• Jadi Pilot Projet Digitalisasi Bansos, Luhut : Bupati Ipuk Berbagi Pengalaman Ke Daerah Lain