YOUTUBE

BPK RI Periksa Kinerja Bawaslu Banyuwangi, Soroti Tata Kelola dan Efektivitas Pengawasan

$rows[judul]
(Foto: Kunjungan BPK RI Ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi/Lantaran.com)

Lantaran.com,Banyuwangi-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan di Kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Kamis (6/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menilai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program pengawasan Bawaslu sepanjang tahun 2025 sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan.

Pemeriksaan dihadiri Tim Pemeriksa BPK RI, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Adrian Yansen Pale, jajaran pimpinan, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Adrian Yansen Pale menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Pemeriksa BPK RI serta menegaskan komitmen Bawaslu Banyuwangi untuk mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan.

"Kami menyambut baik kehadiran Tim Pemeriksa BPK RI. Seluruh kebutuhan pemeriksaan telah kami siapkan, dan kami terbuka terhadap arahan serta masukan demi meningkatkan tata kelola kelembagaan yang semakin baik," ujarnya.

Adrian menjelaskan, sejak menjadi satuan kerja (satker) mandiri pada 2025, Bawaslu Banyuwangi terus memperkuat kelembagaan. Pemenuhan kebutuhan satker telah mencapai sekitar 90 persen, meski masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa jabatan struktural.

Baca Lainnya :

Di tengah proses penguatan organisasi, Bawaslu Banyuwangi tetap menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan, mulai dari pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, verifikasi partai politik, hingga pendidikan demokrasi kepada masyarakat.

Salah satu program unggulan yang terus dikembangkan adalah Konsolidasi Demokrasi yang telah menjangkau sekitar 20 sekolah di Banyuwangi. Selain itu, Bawaslu Banyuwangi juga memperluas kolaborasi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan dua perguruan tinggi guna memperkuat pendidikan demokrasi.

"Kami berharap seluruh kerja kelembagaan dan pengawasan yang kami lakukan memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemeriksaan ini menjadi kesempatan untuk memperoleh pembelajaran dan rekomendasi demi meningkatkan kualitas kelembagaan," tambahnya.


Sementara itu, Tim Pemeriksa BPK RI menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan kinerja, bukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Fokus utamanya adalah menilai apakah program dan kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Pada tahap pendahuluan, tim melakukan identifikasi permasalahan, pemetaan area strategis, serta penyusunan kriteria pemeriksaan yang akan menjadi dasar pemeriksaan terinci.

Menurut Tim Pemeriksa, terdapat tiga area yang berpotensi menjadi fokus pemeriksaan, yakni pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), penguatan kelembagaan dan organisasi pengawasan, serta pendidikan pengawasan partisipatif. Meski demikian, fokus tersebut masih bersifat sementara dan akan ditetapkan setelah proses pendalaman selesai.

Selama pemeriksaan, Tim BPK RI menggunakan metode walkthrough, diskusi, wawancara, reviu dokumen, serta observasi lapangan. Selain mengidentifikasi kendala, tim juga menginventarisasi inovasi dan praktik terbaik Bawaslu Banyuwangi yang berpotensi menjadi referensi bagi satuan kerja Bawaslu di daerah lain.

Baca Lainnya :

Pemeriksaan pendahuluan berlangsung hingga 8 Agustus 2026 dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci pada September–Oktober 2026.

Melalui pemeriksaan ini, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berharap dapat terus memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mewujudkan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif dalam mengawal demokrasi serta menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banyuwangi.