Lantaran.com, Banyuwangi - Aktivis Seneor mengkritisi pemerintah kabupaten Banyuwangi tidak konsisten dalam melaksanakan peraturan yang telah dibuat, terkait dengan pelaksanaan regulasi peraturan daerah investor masuk ke Banyuwangi. 

Eko Sukartono selaku Ketua LSM Rejowangi, mengatakan, bahwa dalam kehadiran dirinya mengikuti rapat dengar bersama Komisi I membahas terkait adanya proyek pembangunan tempat usaha yang tidak memiliki izin resmi di Kantor DPRD, pada Senin (17/02/2025).

"Banyak kasus yang terjadi di Banyuwangi ujung-ujungnya proses perizinan belum diurus, proses pembangunan sudah dilakukan,"ungkapnya. 

Pihaknya, juga menambahkan bahwa mengapa penindakkan pihak yang bertanggung jawab baru bertindak ketika ada gerakan masyarakat.

"Ini menjadi hal penting untuk jadi evaluasi dan atensi bagi pemerintah dalam menerima investor yang ingin membangun usaha di Banyuwangi,"imbuhnya.

Baca Lainnya :

• Komisi I DPRD Banyuwangi Minta Pembangunan Gerai Mie Gacoan Dan KFC Lengkapi Berkas Perijinan

Bahkan, Dia menyebutkan topik yang jadi dibahas yakni persoalan program investasi pemerintah daerah menerima investor dari luar ingin berusaha di Bumi Blambangan, karena tidak tegas sering kali jadi persoalan hingga menuai keresahan warga Banyuwangi. 

"Beberapa dalam catatan kami mengenai beberapa pengusaha dari luar Banyuwangi pemerintah kurang jelih, apalagi terkesan menurut saya pemerintah tidak sesuai dalam pelaksanaan. Meskipun mereka pula yang membuat aturan tersebut,"jelasnya. 

Sebagai Masyarakat Banyuwangi tokoh aktivis seneor juga mendukung adanya program kinerja pemerintah daerah, salah satunya. pembangunan daerah dengan tujuan mengembangkan daerahnya