Lantaran.com,Banyuwangi-Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Melihat kebijakan presiden tersebut Ketua DPC GMNI Banyuwangi Rino Bakhtiar menilai tersebut sudah tepat.

Menurut Rino efisiensi anggaran merupakan hal positif ditengah keterbatasan APBN. Penghematan anggaran dapat mengurangi beban utang negara dan juga menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran yang hanya untuk kegiatan bersifat seremonial seperti studi banding, seminar, dan perjalanan dinas.

"Instruksi Presiden sudah menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dimaksud tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Maka, kebijakan tersebut tidak akan menyebabkan pemutusan kontrak tenaga honorer dan terhentinya penyaluran beasiswa KIPK sebagaimana isu yang berkembang," ujar Rino.

Namun, Rino menilai upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto akan lebih efektif jika disertai dengan pengurangan anggota kabinet. Menurutnya, evaluasi terhadap jumlah kementerian yang telah dibentuk perlu dilakukan. "Bila jumlah kementerian bisa dikurangi pasti efisiensi anggaran akan lebih optimal," ungkap Rino.

Pemangkasan anggaran yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto memang menjadi salah satu langkah simbolis yang diharapkan mampu mengurangi beban negara. "Tanpa perbaikan tata kelola kabinet yang lebih ramping dan efektif, upaya tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi," pungkas Rino.

Baca Lainnya :

• Huru-hara Hotman Paris vs Razman Nasution Berujung Panjang