Lantaran.com,Banyuwangi-Paskah tahapan pelaksanaan Pesta Demokrasi di Bumi Blambangan menyisihkan beberapa catatan khusus bagi pihak penyelenggara pemilu.

Banyak isu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu baik di tingkatan TPS maupun di tingkatan pusat.

Mengingat saat pelaksanaan pemungutan suara dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) kejanggalan- kejanggalan muncul,mulai dari penggunaan alat bantu KPU yakni Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Rekapitulasi atau (Sirekap) hingga netralitas petugas penyelenggara di pertanyakan.

Desas desus keterlibatan petugas penyelenggara pemilu Kecamatan (PPK) yang diduga melakukan kecurangan dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan aturan hampir merata se-Indonesia termasuk kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur salah satunya kabupaten ujung timur pulau jawa Banyuwangi.

Selama perjalanan proses tahapan pemilu Badan Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten (Bawaslu) Banyuwangi,telah mencatat belasan laporan dari masyarakat dugaan pelanggaran pemilu.

Baca Lainnya :

• KPU Selesaikan Rekapitulasi Suara Pemilu Dua Kecamatan Di Banyuwangi Jadi Atensi Bawaslu

Kasus yang menonjol terjadi di dua Kecamatan di Banyuwangi, dimana dalam laporan Masyarakat maupun dari peserta pemilu melaporkan keterlibatan oknum penyelenggara yang melanggar dan melakukan kecurangan hingga jadi sorotan publik.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua Bawaslu Banyuwangi Adrianus Yansen Pale yang membeberkan terkait dengan laporan di terima selama pemilu di Bumi Blambangan.

"Laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu di Banyuwangi banyak yang saat ini dalam upaya pendalaman dan sudah di catat terinventarisasi sebagai bahan pengawasan,"kata Ketua Bawaslu Adrianus Yansen Pale kepada Lantaran.com pada, Senin 04 Februari 2024.

Ada beberapa catatan khusus bagi oknum penyelenggara yang tidak netral salah satu contoh yakni temuan dari pengawasan petugas Panwascam Kecamatan Tegaldlimo menemukan oknum PPK melalui chattingan Whatsapp meminta komitmen kepada sama-sama penyelenggara untuk membantu pemenangan salah satu Calon Legislatif DPR-RI dari partai Golkar di Pemilu 2024.

"Masih dalam proses penulusuran dengan temuan petugas kami yang di Kecamatan Tegaldlimo itu, dan sedang kami dalami,"ungkap Andrianus.

Setidaknya, dari 13 catatan laporan  yang diterima tersebut ada 8 laporan memenuhi persyaratan dan lolos administrasi termasuk juga laporan dugaan kecurangan oleh oknum petugas penyelenggara kecamatan.

"Semuanya masih kami proses sesuai dengan aturan dan Regulasi mengenai dugaan kecurangan pemilu, bahkan kami sangat menyayangkan adanya laporan adanya praktik gratifikasi pelanggaran penggelembungan suara Caleg dengan mengurangi suara Partai maupun dari suara Calon lain, dan diduga ada kontrak politik dengan melibatkan petugas penyelenggara,"bebernya.

Dengan begitu, jika memang benar dugaan kecurangan itu di lakukan menurut andrianus jelas mencoreng nama baik petugas penyelenggara dan melanggar kode etik sebagai pihak bagian dari lembaga dalam pelaksanaan pemilu.

Baca Lainnya :

• KPU Selesaikan Rekapitulasi Suara Pemilu Dua Kecamatan Di Banyuwangi Jadi Atensi Bawaslu

"Kita sebagai petugas penyelenggara pemilu wajib hukumnya bekerja dengan baik dan tidak melanggar peraturan yang berlaku, artinya dengan melihat kondisi politik tahun ini berbeda dengan pemilu sebelumnya,"cetusnya.

Andrianus mengaku selama menjadi pejabat Komisioner Bawaslu mulai dirinya menjadi anggota hingga menjabat sebagai Ketua baru kali ini tenaganya terkuras untuk memberikan klarifikasi petanyaan awak media. Terlebih tentang petugas penyelenggara pemilu yang di laporkan melakukan kecurangan saat tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu.

"Hingga Jadi atensi kejadian yang terjadi di Banyuwangi saat proses penghitungan suara di tingkat kabupaten yang selesai dengan kurun waktu seminggu baru selesai, apalagi sampai terjadi kericuhan saat pelaksanaan forum rekapitulasi penghitungan di tingkat kabupaten KPU Banyuwangi,"tegasnya.

Ia menambahkan dirinya berharap dengan semua proses tahapan penyelenggaraan pemilihan Pilpres dan Pileg tahun 2024 tidak terulang lagi, mengingat dalam waktu dekat pelaksanaan Pilkada.

"Saya berharap kepada KPU Banyuwangi ke depan benar-benar melaksanakan tahapan rekrutmen petugas Adhok benar-benar di seleksi, pasalnya kejadian yang terjadi kemarin tidak terulang kembali dan netralitas penyelenggara di kotori oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan berani main - main,"harapnya.

Apapun tendensinya proses pemilihan umum merupakan momentum Warga Indonesia memilih seorang pemimpin, jadi setiap tindakan yang berbau kecurangan jangan sampai terulang kembali.

"Pada dasarnya, dengan munculnya peristiwa kegaduhan momentum penting dalam memilih seorang pemimpin baik presiden maupun pejabat Kepemerintahan yang melalui pemilihan umum perlu adanya keselarasan dan semua pihak bertanggung jawab dalam meminimalisir terjadinya insiden kecurangan sehingga melanggar hukum aturan yang telah ditetapkan,"tegas Andrianus.

Terakhir, keterkaitan dengan laporan Masyarakat Andrianus menerangkan tetap dalam proses untuk hasil akan disampaikan ke Publik. Untuk pemberian Sanksi kepada pihak terlapor harus diterima sebagai pertanggung jawaban atas perilaku yang di perbuat.

Baca Lainnya :

• KPU Selesaikan Rekapitulasi Suara Pemilu Dua Kecamatan Di Banyuwangi Jadi Atensi Bawaslu

"Mohon waktu, berikan kami waktu untuk melakukan proses. Dan hasilnya akan disampaikan setelah semuanya selesai dan bagi terlapor akan diberikan sanksi baik itu administrasi maupun sanksi hukum pidana,"pungkasnya.