Lantaran.com,Banyuwangi-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan di Kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Kamis (6/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menilai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program pengawasan Bawaslu sepanjang tahun 2025 sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan.

Pemeriksaan dihadiri Tim Pemeriksa BPK RI, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Adrian Yansen Pale, jajaran pimpinan, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Adrian Yansen Pale menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Pemeriksa BPK RI serta menegaskan komitmen Bawaslu Banyuwangi untuk mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan.

"Kami menyambut baik kehadiran Tim Pemeriksa BPK RI. Seluruh kebutuhan pemeriksaan telah kami siapkan, dan kami terbuka terhadap arahan serta masukan demi meningkatkan tata kelola kelembagaan yang semakin baik," ujarnya.

Adrian menjelaskan, sejak menjadi satuan kerja (satker) mandiri pada 2025, Bawaslu Banyuwangi terus memperkuat kelembagaan. Pemenuhan kebutuhan satker telah mencapai sekitar 90 persen, meski masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa jabatan struktural.

Baca Lainnya :

• PT BSI Toreh Prestasi 25 Juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Kerja Menjelang HUT ke-14

Di tengah proses penguatan organisasi, Bawaslu Banyuwangi tetap menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan, mulai dari pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, verifikasi partai politik, hingga pendidikan demokrasi kepada masyarakat.

Salah satu program unggulan yang terus dikembangkan adalah Konsolidasi Demokrasi yang telah menjangkau sekitar 20 sekolah di Banyuwangi. Selain itu, Bawaslu Banyuwangi juga memperluas kolaborasi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan dua perguruan tinggi guna memperkuat pendidikan demokrasi.

"Kami berharap seluruh kerja kelembagaan dan pengawasan yang kami lakukan memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemeriksaan ini menjadi kesempatan untuk memperoleh pembelajaran dan rekomendasi demi meningkatkan kualitas kelembagaan," tambahnya.