Lantaran.com,Banyuwangi-Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Paskah dilaksanakannya tahapan penghitungan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melanjutkan agenda gelar proses kelanjutan catatan laporan yang diterima selama berlangsungnya Pemilu di Banyuwangi.

Diketahui dalam pelaksanaan tahapan pemilu berlangsung di Banyuwangi, jumlah laporan yang telah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Banyuwangi Adrianus Yansen Pale mengatakan ada 13 laporan dan 5 Laporan tidak lolos administrasi dan sisa 8 catatan laporan dilanjutkan prosesnya.

"Mengingat dari hasil laporan masuk tetap kami lanjutkan, dan pengambilan akan menindak lanjuti, dengan merencanakan waktu yang pas untuk menggendakan gelar perkaranya,"kata Andrianus kepada Lantaran.com, paskah rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten selesai, Senin 04 Februari 2024 lalu.

Andrianus juga menyampaikan beberapa laporan masuk seperti keterlibatan oknum Kepala Desa Pelapornya adalah Darma Setiawan terlapornya Kades Gintangan, itu juga tidak memenuhi unsur jadi kita hentikan. 

Selanjutnya, Keterlibatan petugas KPPS di Desa Karanggondo dugaan sedang pendalaman, dan terkait lapoan adanya laporan Mobil yang tertimpa alat praga kampanye tidak diregister.

Baca Lainnya :

• Dugaan Kecurangan Penggelembungan Suara Caleg Warnai Pelaksanaan Pemilu di Banyuwangi

"Untuk laporan mobil sebenarnya sudah diregister namun pihak pelapor dan Terlapor berencana untuk mecabut laporannya sehingga proses tidak dilanjutkan,"bebernya.

Andrianus menerangkan terkait dengan laporan proses tidak dapat dilanjutkan seperti laporan penghilangan alat Praga Kampanye milik partai Gerindra teregister, akan tetapi pihak terkait diundang tidak hadir, termasuk juga temuan pembagian bahan Kampanye saat masuk hari tenang pihak pelapor di minta untuk perbaikan tapi tidak kunjung diperbaiki sehingga laporan tidak teregister.

"Lagi - lagi itu pemenuhan syarat Formil kelengkapan persyaratan dan akhirnya tidak bisa dilanjutkan,"terangnya.

Selanjutnya, mengenai laporan yang lainnya adanya temuan pelanggaran Money politik yang dilakukan salah satu Caleg dari Partai Nasdem dimana terlapornya adalah Zamroni, dugaan kejadian di wilayah Kecamatan Glagah proses tidak dilanjutkan karena tidak dilengkapi keterangan lengkap yang seharusnya dipenuhi oleh pihak si pelapor.

Lalu kemudian Andrianus membeberkan atas laporan adanya dugaan praktik penggelembungan suara diduga dilakukan oleh oknum petugas penyelenggara di kecamatan atau (PPK) di wilayah Kabat sudah teregister dan saat ini sedang dilakukan kajian awal oleh Bawaslu.

"Dugaan Pelanggaran kecurangan penggelembungan terjdi di kecamatan Kabat teregister dan sedang kami jadwalkan untuk mengkaji atas pelaporan tersebut, sehingga paskah kegiatan rekapitulasi akan kita gelar tahapan administrasinya,"bebernya.

Lanjut kata Andrianus yang menyebutkan terkait dengan dugaan pelaporan masyarakat pelanggaran pemilu terjadi di Kecamatan Glagah penggelembungan suara dilakukan oleh oknum PPK dan kejadian yang sama terjadi di Kabat adanya dugaan praktik penggelembungan suara Caleg DPRD Kabupaten menjadi prioritas utama.

"Dugaan kecurangan di Kabat dan Glagah yang diduga dilakukan oleh oknum PPK dan Panwascam terlapornya, dan di dua Kecamatan inilah dilaporkan terkait tindakan kecurangan penggelembungan Suara terhadap perolehan suara Caleg, yang jadi sorotan publik,"sebutnya.

Baca Lainnya :

• Dugaan Kecurangan Penggelembungan Suara Caleg Warnai Pelaksanaan Pemilu di Banyuwangi

Semua laporan akan diregister, selanjutnya akan digelar agenda persidangan pelanggaran pemilu dari 13 Laporan 5 yang tidak diregister dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur 8 laporan akan dilanjutkan proses dan pendalaman.

"Sementara untuk yang di Kecamatan Tegaldlimo itu meneruskan laporan temuan dari Panwascam, Karena pihak Panwascam Tegaldlimo tidak memiliki kewenangan atas temuan hasil pengawasan, penanganan Penanganan kami diserahkan kepada Bawaslu dan sudah diagendakan waktu jadwal persidangannya,"tegas Ketua Bawaslu terkait Oknum PPK Tegaldlimo tidak Netral. 

Selanjutnya dalam semua laporan yang masuk Ke Bawaslu Banyuwangi akan segera dilakukan penjadwalan waktu yang pas untuk memilih mana yang prioritaskan dan yang tidak.

"Kami akan melakukan pemanggilan pihak-pihak pelapor maupun terlapor, untuk kami mintai keterangan, sedangkan yang kami maksudkan skala prioritas adalah yang lebih berdampak berkaitan langsung dengan hasil rekapitulasi, "pungkasnya.

Soal nantinya ditemukan pelanggaran etik, terhadap petugas Adhok di internal jajaran Bawaslu maka akan diagendakan tersendiri dan mendahulukan yang berdampak dengan hasil rekapitulasi.