Lantaran.com, Banyuwangi - Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, menyebutkan bahwa proses penjualan saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (PT MCG) di tahun 2020 silam, sudah sesuai prosedur. Dengan kata lain, penjualan saham milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, di induk perusahaan tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI) tersebut telah mendapat persetujuan mayoritas wakil rakyat dari lintas partai.

“Itu sudah sesuai prosedur. Juga sudah sepengetahuan seluruh partai yang duduk di dewan,” katanya, Selasa (10/12/2024).

Seperti diketahui, Pemkab Banyuwangi, pada 11 Desember 2020, telah merealisasikan penjualan saham di PT MCG. Jumlah saham yang dilepas sebesar 15 persen dari total 100 persen saham. Atau sebanyak 171,75 juta lembar dari total 1,145 miliar lembar saham yang dimiliki Pemkab Banyuwangi di Perusahaan induk tambang emas gunung Tumpang Pitu, di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.

Saat itu, harga per lembar saham adalah Rp1.755, sehingga dari hasil penjualan terkumpul Rp298,363 miliar. Dan anggaran gendut hasil penjualan saham itu sudah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk 2021.

Michael, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, ini juga menjelaskan kronologi penjualan saham PT MCG. Menurutnya, kala itu APBD Banyuwangi, sedang dalam kondisi defisit. Sebagai solusi untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, maka disepakati untuk menjual sebagian saham Pemkab Banyuwangi, di PT MCG.

Baca Lainnya :

• KPU Banyuwangi Menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pilkada Serentak 2024

Proses penjualan saham pun telah dilakukan sesuai prosedur. Diantaranya seluruh perwakilan partai yang duduk di DPRD Banyuwangi, ikut berkonsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) serta instansi terkait.

“Saat itu, APBD Banyuwangi, sedang defisit. Untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, maka dilakukan penjualan saham tersebut,” beber Michael.

“Dan tidak benar jika ada partai yang mengaku tidak tahu-menahu terkait penjualan saham tersebut, karena perwakilan partai di dewan ikut konsultasi, juga sering dibahas dengan eksekutif,” imbuhnya.