Gogle News

Belum Tuntas! Bawaslu Ingatkan Panwas Kecamatan Awasi Tahap Pemutakhiran DataProses Verifikasi Dua Paslon Bupati-Wakil Bupati Pilbup Banyuwangi 2024 Bawaslu Juga Fokus Pengawasan Kawal Hak Pilih Tahap Pemutakhiran Data

$rows[judul]
(Foto : Khomisa Kurnia Indra Kordiv PPH Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi/Lantaran.com)

Lantaran.com,Banyuwangi- Jelang Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ingatkan kepada Panwaslu tingkat Kecamatan dan pengawas kelurahan/desa tidak terpaku pada proses penetapan paslon oleh KPU mengabaikan pengawasan tahapan Pemutakhiran data pemilih masih berlangsung. 

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Banyuwangi, Khomisa Kurnia Indra, mengatakan, bahwa proses tahapan penyusunan data pemilih untuk Pilkada belum tuntas.

"Kami terus melakukan monitoring-monitoring kinerja teman-teman Panwascam maupun pengawas kelurahan / Desa terkait pengawasan tahapan Pemutakhiran data pemilih oleh petugas panitia penyelenggara,"ungkapnya kepada Lantaran.com saat di Kantornya, Rabu (04/09/2024)

Indra menerangkan bahwa sebelumnya KPU Kabupaten Banyuwangi telah menerima dua Bakal pasangan calon pendaftar yang akan berkontestasi Pilbup pilkada 2024 di Banyuwangi. 

"Dua Paslon pendaftar yaitu Ipuk-Mujiono dan Ali Makki-Ali Ruchi belum ditetapkan sebagai paslon untuk Pilbup Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang, keduanya masih mengikuti segala proses pemeriksaan oleh KPU,"ujarnya. 

Baca Lainnya :

Pastinya saat sekarang ini menurut Indra kondisi di masyarakat meskipun belum ditetapkan jadi topik hangat yang sedang ramai dibicarakan. 

"Saya tidak menginginkan teman-teman ikut terbawa suasana sampai lupa akan tugas Pengawasan penyusunan data pemilih, yang mana besok akan dilaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP serentak PPS di masing-masing Desa atau Kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan /PPK lalu nanti selanjutnya ditetapkan menjadi DPT di tingkat KPU Kabupaten "cetusnya. 

Potensi Kerawanan Terjadi Konflik dalam momentum pesta Demokrasi tahap Pemutakhiran data menjadi proses vital, dan jika tidak diawasi potensi pelanggaran bisa saja terjadi.