Lantaran.com,Banyuwangi- Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Luncurkan Program pemetaan indeks Kerawanan pada pilkada diikuti seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/kota Se Jatim.

Sosialisasi terkait IKP tersebut juga dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Banywuangi melibatkan Ketua Panwascam se Banyuwangi, TNI/Polri, BPBD, Bakesbangpol, serta unsur awak media (Wartawan) berlangsung di Ballroom Elroyal pada Minggu 18 Agustus 2024.

Sedangkan dalam proses partisipasi, potensi kerawanan adalah adanya aksi menghalangi pemilih. Potensi lainnya, potensi melakukan mobilisasi pemilih tambahan.

” Dari beragam potensi, kita harus kawal bersama. Karena keberhasilan pilkada bukan hanya satu lembaga. Tapi, kerjasama semua elemen di Banyuwangi,” kata Ketua Bawaslu Banyuwangi Andrianus Yansen Pale saat membuka Sosialisasi Kerawanan Pilkada 2024.

Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Banyuwangi, Khomisa Kurnia Indra mengatakan indeks kerawanan pilkada di Banyuwangi dari hasil pemetaan yakni ada 10 item diantaranya potensi adanya penyelenggara pilkada yang tidak netral, politik uang, ASN/TNI/Polri yang tidak netral, potensi terjadinya kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara, pemilih yang tak memenuhi syarat tapi masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT), serta potensi sengketa dan gugatan hasil pilkada.

Baca Lainnya :

• Bawaslu Banyuwangi Beberkan Hasil Pengawasan Kawal Hak Pilih Pilkada 2024

“Yang jelas Untuk mengantisipasi sejumlah potensi pelanggaran tersebut diperlukan adanya dukungan dan keterlibatan semua pihak, untuk saling bergotong – royong melakukan upaya pencegahan, karena pilkada tidak hanya menjadi tugas bawaslu namun menjadi tanggung jawab bersama,”bebernya. 

Selanjutnya, Indra menerangkan bahwa Bawaslu Banyuwangi telah melakukan upaya pencegahan, selain itu peningkatan pengawasan setiap tahapan pilkada terus dilakukan. Bahkan intens berkoordinasi ke beberapa pihak terkait.