Lantaran.com, Banyuwangi – Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., menyoroti persoalan alih fungsi lahan yang tengah memicu keresahan masyarakat Banyuwangi. Melalui inspeksi mendadak oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi di area lahan PT. Perkebunan Kalibendo, Sonny menyampaikan keprihatinannya atas dugaan pelanggaran yang terjadi Pada Rabu, (08/01/25).

Sonny T. Danaparamita yang kerap disapa Bung "Sonny" ini menyampaikan bahwa lahan seluas 822,96 hektare milik PT. Perkebunan Kalibendo yang awalnya ditanami karet, kopi, dan cengkeh. Namun, sejak tqhun 2024, perusahaan tersebut melakukan penebangan secara massif, hingga mengakibatkan ratusan hektare lahan gundul. 

Lantas kondisi ini, menurut sudut pandang Sonny, hal itu telah memicu keresahan warga sekitar akibat ancaman krisis air bersih dan potensi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

"PT. Perkebunan Kalibendo sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) seharusnya menjaga kelestarian lingkungan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan lahan secara serampangan dapat merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar,"ungkap Sonny.

Sisi lain, Ia juga mempertanyakan transparansi PT. Perkebunan Kalibendo, terutama terkait pelaporan usaha dan persetujuan dari pemerintah daerah atas perubahan jenis tanaman. Sonny menyebutkan adanya indikasi bahwa perusahaan tidak memfasilitasi pembangunan kebun bersama masyarakat, bahkan bertindak represif terhadap warga yang memanfaatkan hasil kebun secara mandiri.

Baca Lainnya :

• Sonny T. DPR RI Ingatkan PT PLN : Bijak Dalam Kelola Anggaran PMN Saat RDP

“Apakah mereka sudah melaporkan perubahan ini ke Bupati atau Gubernur? Dan apakah masyarakat dilibatkan? Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat malah dipersulit, hingga ada yang dipidanakan hanya karena mengambil singkong atau pisang,” tambah mantan aktivis mahasiswa dengan nada kritisnya. 

Melihat hal tersebut membuat Sonny sebagai anggota Komisi IV DPR RI, selanjutnya kader kebanggan Partai berlambang Banteng berkomitmen untuk mengusut dugaan pelanggaran ini. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mengusulkan pencabutan HGU PT. Perkebunan Kalibendo jika terbukti melanggar peraturan. Ia juga mengapresiasi langkah DPRD Banyuwangi yang cepat merespons keluhan masyarakat.

Bahkan, Sonny jugq mendorong ke masyarakat yang merasa dirugikan untuk bersikap proaktif dengan mengajukan gugatan class action. Langkah inilah diharapkan menjadi tekanan tambahan untuk memastikan keadilan bagi warga yang terdampak.